SIDIKALANG.METROJAKARTANEWS.ID, Sidikalang - Anggaran rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Dairi sebesar Rp120 juta kini menjadi sorotan publik.
Fasilitas yang dibiayai dari APBD itu sebelumnya sudah sempat dipersoalkan. Pasalnya, rumah dinas tersebut diduga jarang ditempati Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, bersama keluarganya.
Baca Juga:
Kapolres Dairi Sambangi Mesjid At-Taqwa Berampu, Sumbangkan Semen 50 Zak, Ajak Warga Jaga Kampung Aman Bebas Narkoba
Di tengah polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tetap mengalokasikan anggaran Rp120 juta untuk merehabilitasi rumah dinas itu melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Tokoh Pemuda Pakpak, Wahidin Lingga, mempertanyakan urgensi rehabilitasi rumah dinas tersebut.
Pernyataannya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pengalokasian anggaran agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Hotmix Dihampar setelah Hujan, Belum Hitungan Bulan Anggaran Sudah Sia-sia, Hotmix Retak Memanjang, PPK, Kadis PUTR Bungkam
"Sejumlah pihak tentu membutuhkan penjelasan komprehensif agar penggunaan anggaran ini tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Wahidin, dikonfirmasi MetroJakarta News.ud, Senin (9/11/2026).
Ia mempertanyakan kondisi bangunan yang dinilai membutuhkan rehabilitasi hingga harus menghabiskan anggaran Rp120 juta. Masyarakat juga berhak mengetahui bagian bangunan yang akan diperbaiki serta alasan teknis yang menjadi dasar penganggaran.
"Saya berharap Dinas PUTR, Sekretariat DPRD, serta Ketua DPRD Dairi dapat memberikan klarifikasi secara terbuka terkait ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, serta dasar kebutuhan anggaran tersebut," tegasnya.
Sorotan terhadap penggunaan rumah dinas Ketua DPRD Dairi bukan kali pertama terjadi.
Pada 20 April 2026, Gerakan Aktivis Masyarakat Sumatera Utara (GAM-SU) yang dipimpin Ahmad Sayuti menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD Dairi.
Mereka juga mempertanyakan efektivitas penggunaan rumah dinas tersebut. Berdasarkan penelusuran lapangan yang disampaikan para aktivis, rumah dinas itu disebut jarang, bahkan diduga tidak pernah ditempati Sabam Sibarani bersama istrinya karena lebih memilih tinggal di kediaman pribadi.
Muncul pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas rumah dinas.
Data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Dairi, paket pekerjaan tersebut tercatat dengan nama Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Dairi.
Paket tersebut memiliki kode 11161312000 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 68565347. Satuan kerja pelaksananya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan sumber dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Data tersebut, nilai pagu sekaligus Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp120 juta. Metode pengadaannya menggunakan pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan sistem harga satuan. Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Pernyataan Wahidin, penggunaan anggaran daerah harus mengutamakan kebutuhan yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap proyek yang dibiayai APBD harus memiliki dasar perencanaan serta pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah rehabilitasi rumah dinas tersebut benar-benar mendesak atau masih ada kebutuhan publik lain yang lebih prioritas.
Terlebih, persoalan rumah dinas itu sebelumnya telah menjadi perhatian aktivis dan diadukan ke Kejatisu. Masyarakat kini menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
[Redaktur: RoPang]
