SIDIKALANG.METROJAKARTANEWS.ID, Sidikalang - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kecupak I, Kecamatan Pergenteng-genteng Sengkut (PGGS), Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, terhenti. Penghentian operasional dapur tersebut memicu keluhan dari para relawan serta ribuan penerima manfaat setempat.
Hingga pertengahan November 2026, dapur SPPG Pergenteng-genteng Sengkut dicatat telah tidak beroperasi selama 10 hari. Kondisi ini menyebabkan pendistribusian makanan bergizi bagi para siswa sekolah dan anak-anak balita di Posyandu terhenti total.
Baca Juga:
Ketua TP PKK Pakpak Bharat Apresiasi Desa Kuta Dame Juara Harapan III Desa Binaan UP2K PKK
"Kami sudah 10 hari tidak beroperasi. Anak-anak sekolah terus bertanya, dan kami bingung harus menjawab apa. Menurut Kepala Dapur, kita terkena suspen (pemberhentian sementara). Kami tidak tahu pasti kapan dapur bisa buka kembali," ungkap salah seorang relawan MBG kepada MetroJakartaNews.id.
Penyebab Suspend Operasional SPPG
Penghentian operasional sementara ini mengacu pada penetapan sanksi administratif oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tegas ini tertuang resmi dalam Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Nomor: 5358/D.TWS/10/2026 perihal Pemberhentian Operasional Khusus (Sanksi Administratif - Penyampaian LPDH) yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026.
Berdasarkan surat tersebut, penghentian operasional berlaku terhitung mulai tanggal 2 November 2026 akibat kendala kepatuhan administrasi harian. Sanksi dijatuhkan karena keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui portal Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Baca Juga:
Balon Kades Kuta Dame Pertanyakan P2KD Meloloskan Balon Paket B dan C
Sesuai regulasi BGN yang merujuk pada Keputusan Kepala BGN Nomor 63486 Tahun 2026 serta Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026, LPDH laporan wajib harian untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Apabila LPDH diabaikan atau terlambat diunggah, BGN berwenang membekukan hak operasional serta menghentikan penyaluran dana ke dapur terkait.
Penjelasan Kepala Dapur SPPG
Kepala Dapur SPPG pergenteng-genteng Sengkut, Sinamo, membenarkan situasi penghentian operasional tersebut
"Saldo perbal sebenarnya sudah masuk pukul 08.00 WIB, tetapi operasional belum bisa berjalan sebelum ada surat pencabutan suspen. Tanpa mekanisme resmi dan kepastian anggaran, operasional tidak bisa dipaksakan," jelas Sinamo dikonfirmasi MetroJakartaNews.id
Sinamo menambahkan bahwa SPPG ini berada di bawah naungan mitra dan yayasan pengelola (Yayasan Kisah Nyata Dairi).
Pihak Yayasan juga merasa kecewa atas lambannya pengerjaan laporan dari kurangnya follow up ke atas, mengingat pentingnya program ini terhadap penerima manfaat. Hal itu disampaikan Direktur Yayasan ketika diminta keterangan oleh MetroJakartaNews.id
Dalam hal percepatan pencabutan suspend tersebut, itu adalah kebijakan KPPG Sumut.
"Mengenai kapan operasional dibuka kembali, kami belum dapat memastikan karena wewenang penerbitan pencabutan suspen berada di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah I Sumut," ucap Pak Sinamo selaku Kepala SPPG.
Perlu diketahui, SPPG Pergenteng-genteng Sengkut ini menyalurkan pelayanan yang cukup luas, meliputi:
20 Sekolah di Kecamatan PGGS dan Kecamatan Siempat Rube.
6 Posyandu di wilayahl pergenteng-genteng Sengkut.
Ketentuan Regulasi & Sanksi BGN
Berdasarkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Badan Gizi Nasional (SE BGN No. 24/2026 & Kepkab BGN No. 63486/2026), penjatuhan suspen operasional SPPG dapat dipicu oleh beberapa faktor utama:
1. Ketidaktertiban LPDH: Keterlambatan mengunggah berkas LPDH harian ke portal SIPGN (menjadi penyebab terbanyak sanksi pembekuan operasional).
2. Belum Memiliki SLHS: Belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sesuai batas waktu yang ditentukan.
3. Temuan Pemeriksaan Keuangan: Belum menindaklanjuti temuan BPK atau belum mengembalikan dana ke kas negara.
4. Masalah Keamanan & Standar Pangan: Adanya insiden keamanan pangan, ketidaksesuaian standar IPAL/dapur, maupun konflik internal pengelola.
5. Administrasi Belum Lengkap: Belum tersedianya Surat Penetapan KPM yang sah atau kelengkapan LHPD.
Sesuai edaran dalam Surat Nomor: 5358/D.TWS/10/2026, selama masa suspen, dapur dilarang beroperasi, tidak menerima top-up dana, dan seluruh hak operasional dihentikan sementara. Pencabutan suspen baru dapat dilakukan setelah pengawas keuangan bersama kepala dapur dan perwakilan yayasan menyusun, melengkapi, dan memverifikasi seluruh laporan LPDH di portal SIPGN. Jika pembekuan berlangsung lebih dari 30 hari tanpa rekomendasi perbaikan, SPPG terancam penutupan permanen.
Harapan Masyarakat dan Relawan
Relawan dan masyarakat penerima manfaat berharap KPPG Sumut serta BGN dapat segera memverifikasi kelengkapan administrasi agar status pembekuan ini secepatnya dicabut. Mengingat program MBG memegang peranan penting bagi pemenuhan gizi anak sekolah dan balita, kepastian beroperasinya kembali dapur sangat ditunggu oleh ribuan Penerima Manfaat di Kabupaten Pakpak Bharat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPPG Sumut belum memberikan keterangan resmi, MetroJakartaNews.id masih berupaya meminta konfirmasi.
[Redaktur: RoPang]
