Sinamo menambahkan bahwa SPPG ini berada di bawah naungan mitra dan yayasan pengelola (Yayasan Kisah Nyata Dairi).
Pihak Yayasan juga merasa kecewa atas lambannya pengerjaan laporan dari kurangnya follow up ke atas, mengingat pentingnya program ini terhadap penerima manfaat. Hal itu disampaikan Direktur Yayasan ketika diminta keterangan oleh MetroJakartaNews.id
Baca Juga:
Ketua TP PKK Pakpak Bharat Apresiasi Desa Kuta Dame Juara Harapan III Desa Binaan UP2K PKK
Dalam hal percepatan pencabutan suspend tersebut, itu adalah kebijakan KPPG Sumut.
"Mengenai kapan operasional dibuka kembali, kami belum dapat memastikan karena wewenang penerbitan pencabutan suspen berada di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah I Sumut," ucap Pak Sinamo selaku Kepala SPPG.
Perlu diketahui, SPPG Pergenteng-genteng Sengkut ini menyalurkan pelayanan yang cukup luas, meliputi:
20 Sekolah di Kecamatan PGGS dan Kecamatan Siempat Rube.
6 Posyandu di wilayahl pergenteng-genteng Sengkut.
Baca Juga:
Balon Kades Kuta Dame Pertanyakan P2KD Meloloskan Balon Paket B dan C
Ketentuan Regulasi & Sanksi BGN
Berdasarkan Surat Edaran dan Petunjuk Teknis Badan Gizi Nasional (SE BGN No. 24/2026 & Kepkab BGN No. 63486/2026), penjatuhan suspen operasional SPPG dapat dipicu oleh beberapa faktor utama:
1. Ketidaktertiban LPDH: Keterlambatan mengunggah berkas LPDH harian ke portal SIPGN (menjadi penyebab terbanyak sanksi pembekuan operasional).
2. Belum Memiliki SLHS: Belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sesuai batas waktu yang ditentukan.
3. Temuan Pemeriksaan Keuangan: Belum menindaklanjuti temuan BPK atau belum mengembalikan dana ke kas negara.
4. Masalah Keamanan & Standar Pangan: Adanya insiden keamanan pangan, ketidaksesuaian standar IPAL/dapur, maupun konflik internal pengelola.
5. Administrasi Belum Lengkap: Belum tersedianya Surat Penetapan KPM yang sah atau kelengkapan LHPD.
Sesuai edaran dalam Surat Nomor: 5358/D.TWS/10/2026, selama masa suspen, dapur dilarang beroperasi, tidak menerima top-up dana, dan seluruh hak operasional dihentikan sementara. Pencabutan suspen baru dapat dilakukan setelah pengawas keuangan bersama kepala dapur dan perwakilan yayasan menyusun, melengkapi, dan memverifikasi seluruh laporan LPDH di portal SIPGN. Jika pembekuan berlangsung lebih dari 30 hari tanpa rekomendasi perbaikan, SPPG terancam penutupan permanen.
