Sorotan terhadap penggunaan rumah dinas Ketua DPRD Dairi bukan kali pertama terjadi.
Pada 20 April 2026, Gerakan Aktivis Masyarakat Sumatera Utara (GAM-SU) yang dipimpin Ahmad Sayuti menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Baca Juga:
Kapolres Dairi Sambangi Mesjid At-Taqwa Berampu, Sumbangkan Semen 50 Zak, Ajak Warga Jaga Kampung Aman Bebas Narkoba
Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD Dairi.
Mereka juga mempertanyakan efektivitas penggunaan rumah dinas tersebut. Berdasarkan penelusuran lapangan yang disampaikan para aktivis, rumah dinas itu disebut jarang, bahkan diduga tidak pernah ditempati Sabam Sibarani bersama istrinya karena lebih memilih tinggal di kediaman pribadi.
Muncul pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas rumah dinas.
Baca Juga:
Hotmix Dihampar setelah Hujan, Belum Hitungan Bulan Anggaran Sudah Sia-sia, Hotmix Retak Memanjang, PPK, Kadis PUTR Bungkam
Data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Dairi, paket pekerjaan tersebut tercatat dengan nama Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Dairi.
Paket tersebut memiliki kode 11161312000 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 68565347. Satuan kerja pelaksananya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan sumber dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Data tersebut, nilai pagu sekaligus Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp120 juta. Metode pengadaannya menggunakan pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan sistem harga satuan. Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
