Pernyataan Wahidin, penggunaan anggaran daerah harus mengutamakan kebutuhan yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap proyek yang dibiayai APBD harus memiliki dasar perencanaan serta pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah rehabilitasi rumah dinas tersebut benar-benar mendesak atau masih ada kebutuhan publik lain yang lebih prioritas.
Baca Juga:
Kapolres Dairi Sambangi Mesjid At-Taqwa Berampu, Sumbangkan Semen 50 Zak, Ajak Warga Jaga Kampung Aman Bebas Narkoba
Terlebih, persoalan rumah dinas itu sebelumnya telah menjadi perhatian aktivis dan diadukan ke Kejatisu. Masyarakat kini menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
[Redaktur: RoPang]
